Bisnis Ekspor

Kuasa Hukum Pt Akp

Sejumlah perusahaan batubara raksasa pun lebih memilih untuk mengerem ekspansi di tahun ini. PT Bumi Resources Tbk misalnya, menegaskan bahwa pihaknya tidak ada rencana untuk melakukan akuisisi terhadap aset baru. Berdasarkan informasi yang sampai ke APBI, aksi akuisisi tambang tampaknya masih akan sepi untuk tahun ini. “Jadi sejauh ini tidak dapat dikatakan marak meskipun dengan kondisi harga saat ini ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak sanggup untuk meneruskan kegiatannya,” sebut Hendra. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia menyampaikan, secara teori, merosotnya harga dan pasar batubara saat ini biasanya menjadi momentum yang tepat untuk melaksanakan agenda akuisisi tambang. Alasannya, seiring tren penurunan harga batubara, maka valuasi tambang yang akan diakuisisi akan ikut merosot.

Hal ini sepertinya menjadi seakan-akan wanita menyimpang dari kodratnya, karena harus bekerja dengan penuh resiko yang dihadapinya. Lalu, seberapa berperankah seorang wanita apabila bekerja di bidang pertambangan? Bukankah malah Amrita Oza Nabilla menjadi beban suatu perusahaan? Opini-opini yang salah seperti itu haruslah segera dihentikan dan dihilangkan dari pikiran masyarakat.

Setiap kementerian dan lembaga perlu meningkatkan peran inspektorat. Pemberantasan korupsi harus berjalan bersama dengan upaya pencegahan. Para koruptor perlu dimiskinkan dan diberikan sanksi sosial yang keras. Jauh lebih baik mencegah hilangnya uang negara dibandingkan upaya hukum untuk mengembalikan uang negara. Memasuki era digital, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih besar kepada sektor pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan vokasional guna mempersiapkan tenaga kerja yang siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi . Sistem pendidikan yang dikembangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim diharapkan mampu mempersiapkan generasi muda menjadi generasi emas.

“Tetapi sekarang perusahaan tersebut masih terus melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi izin usaha pertambangan,” ungkap jenderal lapangan Corok Sultra Fausan Dermawan. Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Vale merupakan pemimpin world dalam produksi bijih besi dan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Perusahaan tambang itu tidak memenuhi berbagai persayaratan-persyaratan administrasi, termasuk persyaratan sebagai Penanaman Modal Asing di Indonesia. Saat melakukan investasi, IMFA harusnya melakukan pengecekan dulu dan melengkapi berbagai persyaratan. Ini salah satu indikasi kuat IMFA adalah spekulan investor. Kegiatan pemecahan ,peleburan, pemurnian dan segala proses pengolahan hasil pertambangan/penggalian tidak termasuk kegiatan pertambangan/penggalian, akan tetapi digolongkan ke dalam kegiatan industri.

WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ada banyak sekali Perusahaan Tambang di sekitar kita yang mengurus berbagai produksi dan mengolah sumber daya di Indonesia. Salah satu bentuk usaha atau perusahaan yang kini memiliki prospek bagus namun sangat membutuhkan izin yang cukup sulit dari pemerintah adalah Usaha Jasa Pertambangan. DSLA law Firm sebagai salah satu firma hukum terpercaya di Indonesia, selalu siap membantu dalam mengatasi segala permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang ditangani oleh DSLA Law Firm pun mencakup banyak bidang khususnya pertambangan, energi dan sumber daya alam. Pelayanan DSLA Law Firm ini sendiri meliputi analisis hukum, pembuatan kontrak dan juga perizinan seperti IPR.

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun. Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Umumnya korporasi di Indonesia, terutama yang mengeksploitasi sumber daya alam, belum melaksanakan ketentuan environmental, social, and governance dengan baik. Bumi yang kian panas dan perubahan iklim yang kian ekstrem merupakan dampak dari kerusakan lingkungan. Bumi dieksploitasi berlebihan dan emisi karbon terus meningkat.